Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

         Definisi pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa memiliki makna beragam.  Orang dari banyak bidang yang berbeda menggunakan istilah berbeda di dalam  konteks yang berbeda dan mereka mempunyai  konsep,  bias dan pendekatan yang  berbeda (Heinen dalam Sharpley, 2000:1).

   TARI PERANG - ETNIK DAYAK - BORNEO ( KALIMANTAN ) - INDONESIA

         WTO mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan  sebagai  pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial, keanakeragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Produk pariwisata berkelanjutan dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat dan budaya, sehingga mereka  menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan pariwisata (Anonim, 2000: XVI). Dalam hal ini kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah padapenggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu panjang. (Sharpley, 2000:10).Berkaitan dengan upaya menemukan keterkaitan anatara aktifitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan Cronin (dalam Sharpley,2000:1)  mengkonsepkan pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembanguan yang terfokus pada  dua hal, keberlanjutan pariwisata  sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi  dan lainnya  mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Stabler dan Goodall, dalam Sharpley, 2000:1) menyatakan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lane (dalam Sharpley, 2000:8) menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah  hubungan triangulasi yang seimbang antara  daerah tujuan wisata (host areas) dengan habitat dan manusianya, pembuatan paket liburan (wisata), dan industri pariwisata, dimana tidak ada satupun stakehorder dapat merusak keseimbangan. Pendapat yang hampir sama disampaikan Muller  yang mengusulkan suatu istilah, yaitu ‘magic pentagon’ yang merupakan keseimbangan antara elemen-elemen pariwisata, dimana tidak ada satu faktor atau stakeholder yang mendominasi. Prinsip dasar pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Sharpley (2000:9-11) yang mengacu pada prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang holistik sangat penting.  Untuk diterapkan secara umum, pada sistem pariwisata itu sendiri dan khusus pada individu di daerah tujuan wisata atau sektor industri. Selama ini meskipun pariwisata diterima dan terintegrasi dalam strategi pembangunan nasional  dan lokal, namun fokus utama pembangunan pariwisata berkelanjutan masih ke arah produk center. Tidak heran jika pada tingkat operasional sulit mengatur penerimaan yang komplek, fragmentasi, pembagian multisektor dari keuntungan pariwisata secara alamiah. Oleh karenanya menurut Forsyth (dalam  Sharpley, 2000:9) pariwisata berkelanjutan dalam prakteknya cenderung  terfokus eksklusif setempat, proyek pembangunan relatif berskala kecil, jangkauanya jarang melebihi wilayah/lingkungan lokal atau regional, atau sebagai sektor industri yang spesifik/khusus. Pada saat yang bersamaan, sektor yang berbeda dari industri pariwisata mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat,  mengadopsi kebijakan lingkungan dan meski kecil telah menunjukkan filosofi bisnis dan pembangunan yang mengarah pada prinsip-prinsip keberlanjutan antar industri. Menurut Sharpley peningkatan  kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat tergantung pada variasi faktor politik ekonomi yang dapat menghalangi diterapkannya  pembangunan pariwisata berkelanjutan.

 

Aronsson (200:40) mencoba menyampaikan beberapa pokok pikiran tantang intepretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu :

1. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mampu mengatasi permasalahn sampah lingkungan serta memilislppki perspektif ekologis.
2. Pembangunan pariwisata berkelanjutan  menunjukkan keberpihakannya pada pembangunan berskala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal/setempat.
3. Pembangunan pariwisata berkelanjutan  menempatkan daerah tujuan wisata sebagai penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus dengan mengeksploitasi daerah setempat.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada keberlanjutan budaya, dalam hal ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan peninggalan budaya di daerah tujuan wisata.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan atau Sustainable Tourism Development  menurut Yaman dan Mohd (2004: 584) ditandai dengan 4 kondisi,  yaitu :

1. Anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunana pariwisata.
2. Pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan  pengunjung/wisatawan.
3. Kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung.
4. Investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternative.

Sedangkan indikator yang dikembangkan pemerintah RI tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan (Agenda 21 sektoral, 2000) adalah :

1. Kesadaran tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, bahwa  strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menempatkan pariwisata sebagai green industry (industri yang ramah lingkungan), yang menjadi tanggungjawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan.
2. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata.
3. Kemantaban/keberdayaan industri pariwisata yaitu  mampu menciptakan produk pariwisata yang bisa bersaing secara internasional, dan mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata.
4. Kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan menghapus/meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi perhatian/pengembangan  usaha skala kecil oleh masyarakat lokal.