Definisi pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa
memiliki makna beragam. Orang dari banyak bidang yang berbeda menggunakan
istilah berbeda di dalam konteks yang berbeda dan mereka mempunyai
konsep, bias dan pendekatan yang berbeda (Heinen dalam Sharpley,
2000:1).
TARI PERANG - ETNIK DAYAK - BORNEO ( KALIMANTAN ) - INDONESIA
WTO mendefinisikan pembangunan pariwisata
berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan
saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan
datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga
kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara
integritas kultural, proses ekologi esensial, keanakeragaman hayati dan sistem
pendukung kehidupan. Produk pariwisata berkelanjutan dioperasikan secara
harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat dan budaya, sehingga mereka menjadi
penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan pariwisata
(Anonim, 2000: XVI). Dalam hal ini kebijakan pembangunan pariwisata
berkelanjutan terarah padapenggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber
daya manusia untuk jangka waktu panjang. (Sharpley, 2000:10).Berkaitan dengan upaya menemukan keterkaitan anatara
aktifitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan Cronin (dalam
Sharpley,2000:1) mengkonsepkan pembangunan pariwisata berkelanjutan
sebagai pembanguan yang terfokus pada dua hal, keberlanjutan
pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi dan lainnya
mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan
yang lebih luas. Stabler dan Goodall, dalam Sharpley, 2000:1) menyatakan
pembangunan pariwisata berkelanjutan harus konsisten dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan. Lane (dalam Sharpley, 2000:8) menyatakan bahwa
pariwisata berkelanjutan adalah hubungan triangulasi yang seimbang
antara daerah tujuan wisata (host areas) dengan habitat dan
manusianya, pembuatan paket liburan (wisata), dan industri pariwisata, dimana
tidak ada satupun stakehorder dapat merusak keseimbangan. Pendapat yang hampir
sama disampaikan Muller yang mengusulkan suatu istilah, yaitu ‘magic
pentagon’ yang merupakan keseimbangan antara elemen-elemen pariwisata,
dimana tidak ada satu faktor atau stakeholder yang mendominasi. Prinsip dasar pembangunan pariwisata berkelanjutan
menurut Sharpley (2000:9-11) yang mengacu pada prinsip dasar pembangunan
berkelanjutan. Pendekatan yang holistik sangat penting. Untuk diterapkan
secara umum, pada sistem pariwisata itu sendiri dan khusus pada individu di
daerah tujuan wisata atau sektor industri. Selama ini meskipun pariwisata
diterima dan terintegrasi dalam strategi pembangunan nasional dan lokal,
namun fokus utama pembangunan pariwisata berkelanjutan masih ke arah produk
center. Tidak heran jika pada tingkat operasional sulit mengatur penerimaan
yang komplek, fragmentasi, pembagian multisektor dari keuntungan pariwisata
secara alamiah. Oleh karenanya menurut Forsyth (dalam Sharpley, 2000:9)
pariwisata berkelanjutan dalam prakteknya cenderung terfokus eksklusif
setempat, proyek pembangunan relatif berskala kecil, jangkauanya jarang
melebihi wilayah/lingkungan lokal atau regional, atau sebagai sektor industri
yang spesifik/khusus. Pada saat yang bersamaan, sektor yang berbeda dari
industri pariwisata mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat,
mengadopsi kebijakan lingkungan dan meski kecil telah menunjukkan filosofi
bisnis dan pembangunan yang mengarah pada prinsip-prinsip keberlanjutan antar
industri. Menurut Sharpley peningkatan kebijakan pembangunan pariwisata
berkelanjutan sangat tergantung pada variasi faktor politik ekonomi yang dapat
menghalangi diterapkannya pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Aronsson (200:40) mencoba menyampaikan beberapa pokok
pikiran tantang intepretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan,
yaitu :
- Pembangunan
pariwisata berkelanjutan harus mampu mengatasi permasalahn sampah
lingkungan serta memilislppki perspektif ekologis.
- Pembangunan
pariwisata berkelanjutan menunjukkan keberpihakannya pada
pembangunan berskala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal/setempat.
- Pembangunan
pariwisata berkelanjutan menempatkan daerah tujuan wisata sebagai
penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus dengan
mengeksploitasi daerah setempat.
- Pembangunan
pariwisata berkelanjutan menekankan pada keberlanjutan budaya, dalam hal
ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan
tradisional dan peninggalan budaya di daerah tujuan wisata.
Pembangunan pariwisata berkelanjutan atau Sustainable
Tourism Development menurut Yaman dan Mohd (2004: 584) ditandai
dengan 4 kondisi, yaitu :
- Anggota
masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunana
pariwisata.
- Pendidikan
bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/wisatawan.
- Kualitas
habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti
dan didukung.
- Investasi
pada bentuk-bentuk transportasi alternative.
Sedangkan indikator yang dikembangkan pemerintah RI
tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan (Agenda 21 sektoral, 2000) adalah
:
- Kesadaran
tentang tanggung jawab terhadap lingkungan, bahwa strategi
pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menempatkan pariwisata sebagai green
industry (industri yang ramah lingkungan), yang menjadi tanggungjawab
pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan.
- Peningkatan
peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata.
- Kemantaban/keberdayaan
industri pariwisata yaitu mampu menciptakan produk pariwisata yang
bisa bersaing secara internasional, dan mensejahterakan masyarakat di
tempat tujuan wisata.
- Kemitraan
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang
bertujuan
menghapus/meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan
dan
masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan
dominasi
satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi
perhatian/pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat
lokal.
